FOTO PEMBEKUAN IKAN

Pengertian dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Menurut Permen No 8 Tahun 2012

Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,

pengolahan, dan pemasaran.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pemerintahan; dan

b. pengusahaan.

Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

a. Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.

b. Fungsi pemerintahan meliputi:

a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;

b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;

c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;

d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;

e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;

f. pelaksanaan kesyahbandaran;

g. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;

h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas

kapal perikanan;

i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;

j. pemantauan wilayah pesisir;

k. pengendalian lingkungan;

l. kepabeanan; dan/atau

m. keimigrasian.

Selain memiliki fungsi pemerintahan pelabuhan perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi pengusahaan meliputi:

a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;

b. pelayanan bongkar muat ikan;

c. pelayanan pengolahan hasil perikanan;

d. pemasaran dan distribusi ikan;

e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;

f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;

g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;

h. wisata bahari; dan/atau

i.  penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pengertian dan Kewenangan Pendaftaran, Penandaan Kapal Perikanan

Kapal perikanan milik orang Indonesia atau badan hukum Indonesia yang dioperasikan untuk kegiatan usaha perikanan tangkap di WPP-RI dan/atau laut lepas wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia.

  Pendaftaran Kapal Perikanan adalah pencatatan kapal perikanan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.

    Penandaan Kapal Perikanan adalah kegiatan untuk memberi tanda atau notasi kapal perikanan.

  Buku Kapal Perikanan adalah buku yang memuat informasi hasil pendaftaran kapal perikanan yang berisi data kapal perikanan dan identitas pemilik serta perubahan – perubahan yang terjadi terhadap fisik dan dokumen kapal perikanan.

    Tanda pengenal kapal perikanan adalah tanda atau notasi tentang identitas kapal perikanan berupa wilayah operasional, fungsi atau jenis kapal (penangkap ikan, pengangkut ikan, kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan) dan nomor registrasi tempat kapal didaftarkan sebagai kapal perikanan.

Kapal perikanan sebagaimana dimaksud, meliputi:

a. Kapal penangkap ikan;

b. Kapal pengangkut ikan;

c. Kapal pendukung operasi penangkapan ikan 

Kewenangan pendaftaran dan penandaan kapal perikanan :

Pusat  > 30 GT

Provinsi  > 10 GT – 30 GT

Kab/Kota  ≤ 10 GT

TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN (UU No. 45 Tahun 2009)

1.Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;

2.Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;

3.Memeriksa ulang kelengkapan  dokumen kapal perikanan;

4.Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan  memeriksa  alat  penangkapan  ikan,  dan alat bantu penangkapan ikan;

5.Memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan ikan;

6.Memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;

7.Menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;

8.Memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan. 

9.Mengawasi pengisian bahan bakar; 

10.Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan; 

11.Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan; 

12.Memimpin  penanggulangan  pencemaran  dan pemadaman kebakaran  di pelabuhan perikanan; 

13.Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim; 

14.memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut; 

15.Mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan; 

16.Mengawasi pemanduan

  Baca juga : penyidik pegawai negeri sipil

                    Pengawas Perikanan

                    Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

                    Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Keadaan Umum Palabuhanratu

Keadaan Umum Kabupaten Sukabumi

Sukabumi merupakan Kabupaten yang terletak di bagian selatan Jawa Barat yang secara langsung berhadapan dengan Samudera Hindia dan secara administratif berbatasan dengan :

-      Sebelah Utara              : Kabupaten Bogor

-      Sebelah Selatan           : Teluk Palabuhanratu dan Samudera Hindia

-      Sebelah Timur             : Kabupaten Cianjur

-      Sebelah Barat              : Kabupaten Lebak

Kabupaten Sukabumi memiliki potensi keragaman kelautan yang besar dengan panjang pantai 117 Km, potensi lestari 14.592 ton/tahun, dan kewenangan daerah 4 mil laut (702 Km²) juga ditambah dengan sarana dan prasarana yang meliputi :

-       1 unit Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), yaitu PPN Palabuhanratu (PPN Palabuhanratu)

-       6 unit Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI), yaitu Cisolok, Cibangban, Mina Jaya, Ujung Genteng, Ciwaru, dan Loji.

-       1 unit Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu TPI Mina Bahari.

   Sedangkan potensi keragaman perikanan meliputi jenis usaha budidaya air tawar, payau tambak, penangkapan di perairan umum (rawa, sungai, waduk) dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa pasar ikan 1 unit (Diskanlut Kabupaten Sukabumi, 2005).

   Areal Sukabumi memiliki luas 420.000 Ha yang terbentang mulai dari ketinggian 0 - 2.958 m di atas permukaan laut. Pegunungan dan dataran tinggi mendominasi hampir seluruh kabupaten ini. Dataran rendah ada di pesisir selatan, mulai dari Teluk Ciletuh sampai muara Sungai Cikaso dan Cimandiri. Gunung Salak dan Gunung Gede menjadi batas alam dengan Kabupaten Sukabumi (http://www.kabupatensukabumi.go.id).

Daerah pantai Sukabumi merupakan daerah teluk yaitu Teluk Palabuhanratu dengan gelombang yang cukup besar yang bisa mencapai 1.5 m pada bulan November s/d Maret. Berdasarkan peta, teluk ini berada pada 7º s/d 7º 12’ Lintang Selatan dan 106º 21’ s/d 106º 31’ Bujur Timur. Perairan teluk ini dikelilingi oleh pegunungan dan kemiringan tanahnya terus berlanjut ke dasar perairan, sehingga perairan teluk ini cukup dalam. Kedalaman teluk ini bisa mencapai 200 meter pada jarak ± 1 Km dari garis pantai. Teluk Palabuhanratu hampir memiliki bentuk segitiga terbuka dengan titik sudutnya terletak pada PPN palabuhanratu. Bentuk segitiga ini memperlihatkan bahwa Teluk Palabuhanratu termasuk teluk yang agak terbuka dengan mulut yang menghadap ke arah Barat Daya. Perairan teluk ini berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, sehingga kondisi perairan dan ikan-ikan yang terdapat di perairan teluk banyak dipengaruhi oleh perairan Samudera Hindia (PPN Palabuhanratu, 2007).

 Keadaan Wilayah Kecamatan Palabuhanratu

   Kecamatan Palabuhanratu merupakan Ibu kota Kabupaten Sukabumi yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Cikakak dan Cikondang di sebelah Utara, Kecamatan Cimanggu di sebelah Timur, Kecamatan Simpenan di sebelah Selatan dan Teluk Palabuhanratu sebelah Barat. Luas daerah ini adalah 9.087 Ha dengan kondisi pegunungan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon liar, perkebunan, ladang sawah dan pertambangan yang tersebar pada 8 Desa dan sungai besar yang melewati daerah Kecamatan dan menjadikan muara di Pantai perairan Palabuhanratu adalah Sungai Cipalabuhan, Citepus dan Cimandiri yang sekaligus sebagai garis perbatasan dengan Kecamatan Simpenan. Panjang pantai perairan Palabuhanratu adalah 7,9 Km dengan jenis pantai berpasir.

Sejarah dan Kondisi Geografis PPN Palabuhanratu

   Pembangunan PPN Palabuhanratu mendapat dana bantuan dari ADB, yaitu khusus untuk pembangunan fisik PPN Palabuhanratu. PPN Palabuhanratu diresmikan pada tanggal 18 Februari 1993. Pembangunan PPN Palabuhanratu telah mengikuti kaidah proses pembangunan yakni survey, identification, design, construction, operation, and maintenance (SIDCOM). Studi kelayakan dan penyusunan master plan telah dilakukan oleh konsultan Rogge Marine Enginering Consultant GmBh (Jerman), desain rancang bangun pembangunan tahap I telah dilakukan oleh Konsultan PT. Tri Patra, dan pembangunan fisiknya dilakukan oleh kontraktor PT. Pembangunan Perumahan.

   Selama kurun waktu operasionalnya sampai sekarang, PPN Palabuhanratu telah berfungsi baik. Segenap fasilitas yang ada telah difungsikan dan telah dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas kapal melaut, pemasaran ikan, penanganan, pengolahan dan pembinaan mutu ikan, pengumpulan data statistik perikanan, pengendalian dan pengawasan kapal ikan, penyampaian informasi perikanan kepada nelayan, pengembangan masyarakat nelayan, pengembangan wisata bahari, dan pembinaan masyarakat pantai. PPN Palabuhanratu tetap merupakan unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan.

            PPN Palabuhanratu yang terletak di pantai selatan Jawa Barat merupakan daerah potensi perikanan yang terdiri dari perairan ZEEI 490.432 ton/tahun dari perairan Indonesia 162.242 ton/tahun, baru dimanfaatkan 31% atau 103.878 ton/tahun. Operasional PPN Palabuhanratu ditandai oleh beberapa aktivitas pelabuhan seperti aktivitas produksi perikanan, kapal, pelayanan kebutuhan logistik kapal, penggunaan alat tangkap dan lain-lain yang selalu mengalami perubahan. Secara geografis PPN Palabuhanratu terletak pada posisi 6º 95’ Lintang Selatan dan 106º 30’ Bujur Timur (PPN Palabuhanratu, 2005).