Pengertian dan Fungsi Pelabuhan Perikanan Menurut Peraturan Menteri No 8 Tahun 2012

Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,

pengolahan, dan pemasaran.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pemerintahan; dan

b. pengusahaan.

Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan di pelabuhan perikanan.

a. Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.

b. Fungsi pemerintahan meliputi:

a. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;

b. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;

c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;

d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;

e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;

f. pelaksanaan kesyahbandaran;

g. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;

h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas

kapal perikanan;

i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan;

j. pemantauan wilayah pesisir;

k. pengendalian lingkungan;

l. kepabeanan; dan/atau

m. keimigrasian.

Selain memiliki fungsi pemerintahan pelabuhan perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi pengusahaan meliputi:

a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;

b. pelayanan bongkar muat ikan;

c. pelayanan pengolahan hasil perikanan;

d. pemasaran dan distribusi ikan;

e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;

f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan;

g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;

h. wisata bahari; dan/atau

i.  penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.